Kabar Nusantara

Mataram, (tvOne)

Pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), periode 2010-2015, membutuhkan dana sekitar Rp11 miliar.

"Dana tersebut akan dipergunakan untuk pengadaan berbagai perlengkapan dan sosialisasi yang akan digelar April 2010," kata Sekretaris KPU Kota Mataram L Mashun, di Mataram, Rabu.

KPU Kota Mataram bersama kalangan birokrasi kini segera membahas draf regulasi yang akan dijadikan payung hukum dalam pelaksanaan pilkada. Diskusi juga akan dihadiri parpol, LSM, TNI dan Polri.

Dia mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaring masukan, kritik, dan saran atas draf regulasi yang telah dibuat oleh KPU Kota Mataram. "Di samping itu, KPU Kota Mataram akan melakukan studi banding ke luar daerah terutama daerah yang telah melaksanakan pilkada untuk mencari masukan agar pilkada dapat berjalan lancar, aman dan tertib," katanya.

Anggota DPRD NTB Wartiah mengatakan, calon walikota atau orang yang akan memimpin Kota Mataram lima tahun mendatang harus orang yang benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat banyak bukan golongan atau kelompok.

Yang lebih penting lagi, kata dia, dalam memimpin harus memiliki sifat arif dan bijaksana bukan memimpin sebagaimana layaknya preman, sehingga sesuai dengan moto, yakni Mataram Maju dan Religius.

Dia mengatakan, Kota Mataram yang kini telah berkembang menjadi enam kecamatan dan 50 keluarahan dari hanya tiga kecamatan dan 25 kelurahan, dihuni sekitar 300.000 penduduk dengan berbagai suku.

Sekarang ini telah bermunculan nama-nama yang akan mencalonkan diri untuk mengganti HM Ruslan sebagai Walikota Mataram, seperti H Ahyar Abduh (Wakil Walikota sekarang), Ali B Dahlan (mantan Bupati Lombok Timur), Nur Asikin (Kepala Dinas Koperasi NTB). "Siapa saja berhak mencalonkan diri sebagai walikota dan yang akan menentukan siapa yang cocok sebagai orang nomor satu di Kota Mataram adalah rakyat," kata Wartiah. (Ant)