Kabar Nusantara

Timika, (tvOne)

Ratusan isteri karyawan PT Freeport Indonesia dan perusahaan kontraktor serta privatisasinya menggelar demonstrasi ke DPRD Mimika, Papua, Kamis untuk menuntut jaminan keamanan dan keselamatan suami mereka di pertambangan Freeport.

Sebelum datang ke Kantor DPRD Mimika, para isteri karyawan Freeport berkumpul di terminal Gorong-gorong Timika untuk menemui karyawan yang hendak berangkat ke Tembagapura. Sekitar pukul 08.00 WIT, massa bergerak menuju Kantor DPRD Mimika dengan berjalan kaki. Ikut dalam rombongan isteri karyawan Freeport, anak-anak mereka dan sejumlah karyawan.

Koordinator Forum Isteri dan Anak Peduli Karyawan Freeport , Lilik K Abbas mengatakan selama lima bulan sejak meletusnya kasus penembakan di areal Freeport bulan Juli, para isteri dan anak karyawan terus dilanda kekhawatiran agar jangan sampai suami mereka menjadi korban penembakan.

"Batas kesabaran kami sudah hilang. Kami minta jaminan keamanan dan keselamatan dari pemerintah dan aparat keamanan untuk suami kami yang bekerja di Freeport," katanya.

Ia mengkritik Pemkab Mimika dan DPRD setempat yang dianggap tidak mampu berbuat sesuatu untuk menghentikan aksi penembakan di areal Freeport. "Sudah banyak korban meninggal dan terkapar di rumah sakit. Mengapa Pemkab dan DPRD Mimika tidak mengambil sikap tegas dengan mengundang manajemen Freeport dan aparat keamanan untuk menyelesaikan masalah ini," ujar Lilik berapi-api.

"Apa gunanya bapak-bapak duduk di sini memakai fasilitas rakyat. Rakyat Mimika terancam, apakah bapak-bapak hanya duduk diam dan tidur saja," tambahnya.

Lilik mengungkapkan, kasus teror penembakan di areal Freeport yang berlangsung maraton sejak Juli hingga Oktober menuai tanda tanya di kalangan masyarakat Mimika terutama karyawan.

Pasalnya, kata dia, jumlah aparat yang mengamankan areal Freeport mencapai 1.320 personil dengan biaya pengamanan yang sangat besar yang ditaksir mencapai puluhan bahkan ratusan juta per bulan. "Suami kami bukan kelinci, kodok, atau katak percobaan. Mereka manusia yang punya hak hidup dan menikmati suasana aman," kecam Lilik.


DPRD "tidur"

Rekan Lilik, Elisabet Rumere mengatakan selama empat bulan aksi penembakan di Freeport Pemkab dan DPRD Mimika seakan-akan tidur.

"Korban terus berjatuhan, sedangkan Pemda, Pemprov dan Pemerintah Pusat tidak mampu berbuat sesuatu untuk menyelesaikan masalah ini," ujar Elisabet saat berdialog dengan anggota DPRD Mimika.

Ia mengatakan gaji karyawan Freeport saat ini terus berkurang karena jam kerja dikurangi. Di sisi lain, pendapatan karyawan terus dipotong untuk memberikan devisa kepada negara. "Freeport adalah perusahaan penyumbang devisa terbesar ke negara. Pajak karyawan non staf saja setahun mencapai Rp25 juta," tutur Elisabet.

Perwakilan isteri karyawan Freeport diterima tiga orang anggota DPRD Mimika yakni Yan Anton Yoteni, Anastasia Tekege dan Agustinus Anggaibak. Yoteni mengatakan 22 anggota DPRD Mimika lainnya tidak berada di tempat karena sedang bertugas ke Jayapura untuk konsultasi pembahasan RAPBD 2010.

Hingga Kamis siang , para isteri karyawan Freeport masih berkumpul di Kantor DPRD Mimika untuk menunggu keputusan lebih lanjut atas aspirasi mereka. (Ant)