Kabar Nusantara

Kupang, (tvOne) 

Pusat Studi Bencana Institut Pertanian Bogor (IPB) meminta Badan Bimas Ketahanan Pangan (B2KP) Nusa Tenggara Timur (NTT), memperbaiki data kekeringan karena tidak ada kesesuaian data antara yang dilaporkan dengan kenyataan lapangan.

Peneliti Pusat Studi Bencana IPB, Euis Sunarti di Kupang, mengatakan, pada Oktober lalu, B2KP NTT merilis laporan mengenai bencana kekeringan yang melanda persawahan di 16 kabupaten/kota NTT mencapai 93.379 hektare. "Data kekeringan tersebut tidak sensitif, karena setelah dianalisa, ternyata kalah dari provinsi lain," katanya seperti dilansir Antara.

Indikatornya, katanya, indeks kekeringan di NTT ternyata jauh dibawah provinsi lainnya di Tanah Air. Padahal, musim hujan di NTT hanya berlangsung empat bulan, sisanya musim kemarau. Meskipun demikian, lanjut Sunarti, ketidakvalidan data tersebut masih pada tahap hipotesis. Oleh karena itu, data kekeringan NTT masih perlu diperbaiki guna dianalisa lagi, sehingga bisa mendapatkan data pasti yang dijadikan sebagai pedoman.

Hal senada disampaikan Kepala Seksi Evaluasi Organisme Pengganggu Tanaman pada Dinas Pertanian dan Perkebunan NTT, Antoneta Magdalena. "Terkesan, data yang dilaporkan hanya dipaksakan harus ada data, sehingga data yang terkumpul sangat diragukan," katanya.

Magdalena mengaku hal itu terjadi karena, petugas pencatat data kekeringan kesulitan memperolah data akibat berbagai keterbatasan seperti peralatan stasiun cuaca yang rusak yang memengaruhi kerja petugas.

Ia mengatakan, NTT memiliki stasiun cuaca di setiap kabupaten sejak tahun 1970, tetapi peralatan itu ditelantarkan hingga rusak. "Padahal, stasiun cuaca bantuan Food And Agriculture Organization (FAO) tersebut memiliki peran penting karena mencatat curah hujan yang nantinya dianalisa untuk menentukan awal musim tanam. Sehingga petani tidak salah tanam yang berdampak pada gagal panen," katanya.

Menurut dia, pihaknya telah menggantikan stasiun cuaca dengan gelas ukur untuk memprediksi awal musim hujan. Namun katanya, hasilnya tetap saja tidak valid. "Data inilah yang akhirnya dikirim ke pemerintah pusat untuk menganalisa kekeringan di NTT," katanya.