Kabar Nusantara

Timika, (tvOne)

Kepolisian Resort (Polres) Mimika, mengijinkan warga menggelar ibadah syukuran pada Satu Desember mendatang, namun tanpa embel-embel kedaerahan yang dilarang Undang-Undang.

"Kita tidak melarang siapa pun mau gelar ibadah syukuran 1 Desember, tapi ingat tidak boleh memanfaatkan momentum itu untuk kepentingan politik tertentu, yang dilarang oleh Undang-Undang," kata Wakapolres Mimika, J Rontini saat menggelar tatap muka dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda di Timika, Sabtu (28/11).

Penjelasan Wakapolres Mimika itu, menjawab pertanyaan Pendeta Izak Maran STh dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Klasis Mimika, yang mengaku didatangi warga untuk meminta digelar ibadah syukuran memperingati 1 Desember. "Umat datang tanya ke saya apakah bisa menggelar ibadah syukuran 1 Desember, yang katanya merupakan hari syukuran untuk rakyat Papua. Apakah ini melanggar atau tidak," tanya Izak Maran.

Ia mengatakan, selama ini di tengah masyarakat Papua berkembang sebuah mitos soal 1 Desember dan sebagian masyarakat Papua meyakini tanggal tersebut dianggap sebagai tanggal keramat. Izak Maran juga berharap soal dikotomi, antar pendatang dengan orang asli Papua tidak dibesar-besarkan. Ia mengungkapkan, perbedaan antar masyarakat pendatang, dengan orang asli Papua penting secara ekonomi, karena menyangkut hak-hak masyarakat setempat.

"Masyarakat asli perlu diproteksi secara ekonomi karena ada masalah sumber daya manusia yang belum sepenuhnya siap bersaing secara terbuka dengan saudara-saudaranya yang lain," ungkap Izak Maran yang sehari-hari bertugas di GKI Martyn Luther Timika itu.

Senada dengan Izak Maran, Kepala Suku Moni di Timika Lazarus Zonggonau mempertanyakan ikhwal 1 Desember, yang berbuntut adanya penjagaan ekstra ketat oleh aparat keamanan. "Ada apa di balik 1 Desember itu. Kami masyarakat kecil tidak tahu apa-apa," ujar Zonggonau.

Bagi segelintir orang Papua, 1 Desember diperingati sebagai hari pembebasan bagi bangsa Papua Barat. (Ant)