Kabar Nusantara

Solo, (tvOne)

Sejumlah warga bantaran Sungai Bengawan Solo yang tergabung dalam Solidaritas Korban Banjir Bantaran (SKBB) melakukan aksi unjuk rasa menolak relokasi warga di Bantaran Sungai Bengawan Solo, Pasar Kliwon, Kota Solo, Jawa Tengah, Minggu (29/11).

Aksi unjuk rasa, Minggu, dilakukan dengan memasang sejumlah spanduk yang berisi penolakan upaya relokasi warga bantaran sungai tersebut oleh Pemerintah Kota Surakarta.

"Relokasi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) warga bantaran, terutama dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya," kata koordinator aksi, Sumaryawan.

Dia mengatakan, penolakan tersebut juga dilakukan karena selama ini upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam mengikutsertakan aspirasi warga setempat masih kurang.

"Dalam program relokasi tersebut, pemkot selalu mengatakan bahwa program mereka berdasarkan atas nilai kemanusiaan. Akan tetapi, kami malah menilai sebaliknya karena pemkot tidak memberikan jaminan masa depan warga setelah direlokasi," kata dia.

Hingga saat ini, kata Sumaryawan, tidak ada jaminan kondisi yang lebih baik di lokasi baru yang menjadi tempat relokasi warga bantaran sungai.

"Kami menduga konsep yang dibuat oleh pemkot tentang penataan kawasan bantaran hutan kota dengan bekerja sama dengan investor asing malah mendorong adanya penguasaan lahan bantaran oleh pihak asing," kata dia.

Menurutnya, hal tersebut merupakan penindasan gaya baru melalui konsesi-konsesi ekonomi yang yang diberikan pemkot kepada investor asing.

"SKBB meminta pemkot untuk tidak melakukan tidakan-tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga Bantaran Bengawan Solo," kata dia.

Relokasi tanpa disertakan aspirasi yang menyangkut kepentingan warga bantaran, menurut Sumaryawan, sebagai tindakan diskriminasi pemkot.

Sementara itu, salah seorang warga Bantaran Sungai Bengawan Solo yang memiliki surat hak milik (SHM) atas tanah di kawasan bantaran, Murdo mengatakan, hingga saat ini para warga belum menerima dana bantuan banjir secara utuh.

"Hal tersebut juga termasuk salah satu alasan penolakan atas relokasi yang diminta pemkot," kata dia. Murdo mengatakan, dana bantuan banjir yang terjadi 2007 yang belum diberikan sebesar Rp8,5 juta setiap kepala keluarga.